BALIKPAPAN – Kalimantan Timur dinilai memiliki posisi strategis untuk menjadi tuan rumah Muktamar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) pada Desember 2026. Selain menjadi lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), provinsi ini dipandang sebagai ruang baru bagi IMM untuk menegaskan arah gerakan organisasi di tengah perubahan geopolitik nasional.

Gagasan tersebut tertuang dalam manifesto berjudul "Urgensi Strategis dan Geopolitik: Analisis Kritis Rasional Penetapan Kalimantan Timur sebagai Tuan Rumah Muktamar IMM Desember 2026". Dokumen tersebut menegaskan bahwa Muktamar bukan sekadar forum pergantian kepemimpinan lima tahunan, melainkan musyawarah tertinggi yang menentukan arah pemikiran, ideologi, dan strategi gerakan IMM dalam merespons dinamika kebangsaan. Karena itu, penetapan Kalimantan Timur sebagai lokasi penyelenggaraan dipandang sebagai keputusan geopolitik yang memiliki nilai historis dan strategis, bukan semata pertimbangan teknis penyelenggaraan.

Dalam manifesto tersebut dijelaskan, hadirnya IKN telah mengubah posisi Kalimantan Timur dari wilayah pinggiran menjadi pusat gravitasi politik dan administrasi nasional. Atas dasar itu, IMM dinilai perlu hadir secara langsung di kawasan yang menjadi episentrum baru pemerintahan Indonesia agar mampu memainkan peran sebagai organisasi kader yang responsif terhadap perubahan zaman. Penyelenggaraan Muktamar di Kalimantan Timur dipandang sebagai simbol bahwa IMM ingin menjadi first mover, bukan organisasi yang sekadar mengikuti perubahan, melainkan turut membentuk arah sejarah baru bangsa.

Selain faktor IKN, manifesto juga menempatkan Kalimantan Timur sebagai pintu gerbang Indonesia menuju kawasan Asia-Pasifik melalui jalur strategis Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Posisi tersebut dinilai membuka peluang bagi IMM untuk memperluas diplomasi intelektual, memperkuat narasi Islam berkemajuan, serta menghadirkan perspektif kemanusiaan universal dalam konteks geopolitik dan kemaritiman Indonesia.

Dokumen tersebut juga menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak semestinya dipahami hanya sebagai proyek pemindahan pusat pemerintahan. Menurut manifesto, IKN merupakan simbol perubahan paradigma pembangunan nasional dari yang selama ini berpusat di Pulau Jawa menuju pembangunan Indonesia yang lebih merata dan berkeadilan. Dalam konteks tersebut, IMM diposisikan sebagai penjaga kompas moral yang mengawal pembangunan agar tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila, keadilan ekologis, serta perlindungan terhadap masyarakat adat, petani, dan nelayan di sekitar kawasan IKN.

Penyelenggaraan Muktamar di Kalimantan Timur juga diyakini memberi dampak langsung bagi pembangunan daerah. Kehadiran ribuan kader IMM dari seluruh Indonesia diperkirakan mampu meningkatkan perhatian nasional terhadap berbagai persoalan strategis Kalimantan Timur, mulai dari ketimpangan pendidikan, tantangan lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan perkebunan, hingga kesiapan sumber daya manusia lokal menghadapi transformasi ekonomi. Bahkan, forum tersebut diusulkan menghasilkan master policy brief yang dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam mewujudkan pembangunan Kalimantan yang berkelanjutan dan inklusif.

Dari sisi organisasi, penunjukan Kalimantan Timur sebagai tuan rumah dipandang sebagai bentuk keadilan teritorial. Manifesto mencatat DPD IMM Kalimantan Timur belum pernah menjadi penyelenggara Muktamar Nasional sejak IMM berdiri. Momentum tersebut dinilai tidak hanya akan memperkuat kapasitas organisasi dan konsolidasi kader di daerah, tetapi juga membuka peluang bagi IMM menjadi organisasi mahasiswa pertama yang menggelar Muktamar di kawasan IKN. Selain itu, penyelenggaraan di Kalimantan Timur dipandang sebagai investasi kepemimpinan menuju Indonesia Emas 2045 melalui penguatan diaspora kader, sekaligus menjadi panggung untuk menunjukkan perkembangan Amal Usaha Muhammadiyah, khususnya jejaring Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah (PTMA) di Kalimantan Timur kepada seluruh Indonesia.

Manifesto juga menegaskan komitmen IMM terhadap isu-isu strategis yang berkembang di Kalimantan Timur. Daerah ini dipandang sebagai laboratorium nyata bagi perjuangan keadilan ekologis di tengah aktivitas industri ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan sawit. Selain itu, penyelenggaraan Muktamar di Kalimantan Timur diharapkan memperkuat gerakan advokasi terhadap masyarakat adat dan kelompok mustadhafin yang berpotensi terdampak pembangunan IKN, sekaligus menjadi implementasi nyata konsep Darul 'Ahdi Wasyahadah, yakni menghadirkan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan melalui aksi konkret di pusat pemerintahan baru Indonesia.

Manifesto tersebut juga menyajikan matriks komparasi strategis yang menilai Kalimantan Timur sebagai lokasi paling relevan untuk penyelenggaraan Muktamar IMM karena memiliki nilai simbolis yang kuat seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), mempertegas posisi IMM sebagai pelopor di pusat negara baru, memperkuat kapasitas organisasi di daerah, serta mendorong resonansi isu-isu strategis seperti keadilan ekologis, poros maritim, dan penyiapan kepemimpinan kader menuju Indonesia Emas 2045. Gagasan tersebut merupakan bagian dari Manifesto Urgensi Strategis dan Geopolitik karya Syahril Syah, Ketua Umum DPP IMM periode 1995–1997.

Sebagai penutup, manifesto menyimpulkan bahwa penyelenggaraan Muktamar IMM 2026 di Kalimantan Timur bukan lagi dipandang sebagai sekadar alternatif lokasi, melainkan sebuah kebutuhan strategis nasional (National Strategic Imperative). Menurut dokumen tersebut, keputusan itu diyakini akan menjadi warisan penting bagi perjalanan IMM, sekaligus menegaskan posisi organisasi sebagai gerakan mahasiswa yang visioner, adaptif terhadap perubahan, dan hadir dalam setiap momentum strategis pembangunan bangsa.

Pewarta : Andi F
Editor : Refi F